ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
 |
Rujukannews -
Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai menjelaskan terkait pernyataannya yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Pernyataannya itupun, kata dia, sudah didiskusikan terlebih dahulu dalam internal partai.
Yorrys mengatakan, Partai Golkar harus siap terhadap dinamika politik dan hukum yang tengah terjadi. "Yang saya maksudkan, Golkar harus siap dengan dinamika politik dan hukum, sedang kena dengan Ketum, kita sudah diskusi internal yang sudah disampaikan pak Sekjen. Saya sampaikan Golkar harus siap dengan segala hal," kata Yorrys usai acara peresmian pembangunan Rusunami MBR di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4).
Yorrys mengatakan, sejumlah hal melatarbelakangi pernyataannya terkait Ketum Golkar itu. Yakni di antaranya, kebiasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka setelah melakukan pencegahan ke luar negeri.
"Pertama, kebiasaan secara di KPK itu bagaimana sih. Kalau sudah diperiksa kemudian dicekal apa akan ditingkatkan atau apa? Kalau untuk pengusaha, ada beberapa beliau katakan.. tapi pejabat negara belum pernah," katanya. (Baca: Setnov Hampir Tersangka, Golkar Sepakat Selamatkan Partai).
Yorrys menyampaikan, langkah KPK yang meminta dilakukan pencegahan terhadap Setnov harus ditanggapi secara responsif oleh partai. Hal ini diperlukan untuk membangun dan memperkuat soliditas internal partai.
"Saya tanya, kalau ada institusi yang meminta pada Kumham untuk pencekalan apa Kumham pernah membatalkan? Belum pernah katanya. Kalau begitu kita harus responsif. KPK inilah specialis extraordinary. Jadi ini beda dengan hukum positif yang lain dan itu perlu kita bangun soliditas internal partai," jelas Yorrys.
Apalagi, Partai Golkar perlu bersiap diri menghadapi pilkada 2018 nanti. Tahapan pilkada sendiri akan dimulai pada Juni tahun ini. Dan pada Agustus nanti, Golkar akan mengikuti proses verifikasi faktual. Dalam proses dan tahapan-tahapan pilkada tersebut haruslah mendapat tandatangan dari Ketum dan juga Sekjen.
"Dalam berpolitik kita harus lihat ada agenda politik. Mulai Juni nanti itu ada proses pilkada mulai pendaftaran. Prosesnya satu tahun... Masak kita reaktif dan tiba-tiba, lebih bagus kita responsif dan ini harus program internal," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Yorrys, Partai Golkar memiliki tugas yang cukup berat. Salah satunya yakni tugas Golkar untuk terus menjadi pelopor dalam hal pemberantasan korupsi. Jika masalah yang melibatkan Setya Novanto tidak segera direspon internal partai, maka ia khawatir akan berdampak pada elektabilitas Golkar dalam pemilu 2019 nanti.
"Apalagi kita lihat sidang Rabu lalu, ini sudah transparan. Masak kita mau membela. Sedangkan satu sisi, Golkar harus pelopori pemberantasan korupsi itu musuh bangsa, apa dengan begini kita mau pertahankan ini, sehingga berimplikasi pada elektabilitas kita pada 2019," kata dia.
Karena itu, ia menekankan, internal partai perlu mengambil langkah guna menyelamatkan Partai Golkar. Republika
Yorrys mengatakan, sejumlah hal melatarbelakangi pernyataannya terkait Ketum Golkar itu. Yakni di antaranya, kebiasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka setelah melakukan pencegahan ke luar negeri.
Yorrys menyampaikan, langkah KPK yang meminta dilakukan pencegahan terhadap Setnov harus ditanggapi secara responsif oleh partai. Hal ini diperlukan untuk membangun dan memperkuat soliditas internal partai.
"Saya tanya, kalau ada institusi yang meminta pada Kumham untuk pencekalan apa Kumham pernah membatalkan? Belum pernah katanya. Kalau begitu kita harus responsif. KPK inilah specialis extraordinary. Jadi ini beda dengan hukum positif yang lain dan itu perlu kita bangun soliditas internal partai," jelas Yorrys.
Apalagi, Partai Golkar perlu bersiap diri menghadapi pilkada 2018 nanti. Tahapan pilkada sendiri akan dimulai pada Juni tahun ini. Dan pada Agustus nanti, Golkar akan mengikuti proses verifikasi faktual. Dalam proses dan tahapan-tahapan pilkada tersebut haruslah mendapat tandatangan dari Ketum dan juga Sekjen.
"Dalam berpolitik kita harus lihat ada agenda politik. Mulai Juni nanti itu ada proses pilkada mulai pendaftaran. Prosesnya satu tahun... Masak kita reaktif dan tiba-tiba, lebih bagus kita responsif dan ini harus program internal," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Yorrys, Partai Golkar memiliki tugas yang cukup berat. Salah satunya yakni tugas Golkar untuk terus menjadi pelopor dalam hal pemberantasan korupsi. Jika masalah yang melibatkan Setya Novanto tidak segera direspon internal partai, maka ia khawatir akan berdampak pada elektabilitas Golkar dalam pemilu 2019 nanti.
"Apalagi kita lihat sidang Rabu lalu, ini sudah transparan. Masak kita mau membela. Sedangkan satu sisi, Golkar harus pelopori pemberantasan korupsi itu musuh bangsa, apa dengan begini kita mau pertahankan ini, sehingga berimplikasi pada elektabilitas kita pada 2019," kata dia.
Karena itu, ia menekankan, internal partai perlu mengambil langkah guna menyelamatkan Partai Golkar. Republika
0 Response to "Yorrys Jelaskan Soal Setnov Bakal Tersangka dan Penyelamatan Partai"
Posting Komentar